Monday, 26. August 2019Login | Forgot password |
Jehansyah Siregar: Pengadaan Rusunawa jangan mencampur aduk APBN dan APBD
News

Realisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, masih terhambat harga lahan yang dinilai terlalu tinggi.

Kepala Kantor Perumahan Kabuapten Malang Wahyu Hidayat, Sabtu (19/3/2011), mengakui, harga lahan yang harus dibebaskan cukup mahal, mencapai Rp 2,5 juta per meter persegi.

"Sebelumnya kami tawarkan harga Rp 400.000 per meter persegi, namun warga menolak mentah-mentah. Akhirnya harus kami putuskan, sebab untuk mencari lahan alternatif sudah terlambat karena Kementerian Perumahan Rakyat (Kempera) memberi waktu batas akhir penyelesaian pembebasan lahan akhir Juli 2011," katanya.

Sumber: Kompas.com 19 Maret 2011

Lahan yang dibutuhkan untuk akses jalan menuju rusunawa itu seluas 1.360 meter persegi. Jika memaksakan rusunawa dibangun di Desa Pagentan, anggaran yang harus dikeluarkan Pemkab Malang untuk pembebasan lahan cukup besar, yakni mencapai Rp 3,4 miliar.

Sementara lahan untuk pembangunan rusunawa yang mencapai 128 unit itu seluas 1,9 hektar dan lahan tersebut merupakan aset pemkab setempat. Dipilihnya Desa Pagentan itu karena Pemkab Malang sudah memilih lahan di kawasan tersebut.

Dilain kesempatan Jehansyah Siregar mengatakan Kemenpera memaksakan skema proyek dan mekanisme pasar untuk membangun Rusunawa. Akibatnya banyak masalah dijumpai dalam penerapannya. Jadi yang menghambat ini skema dari Kemenpera, bukan harga tanah.

Pengadaan Rusunawa jangan mencampur aduk APBN dan APBD. Karena, pertama, membuat kekacauan fiskal pusat dan daerah. Kedua, pengelolaan dan penganggaran pengelolaan selanjutnya menjadi tidak jelas, mengelola aset pusat atau daerah?

Padahal tahap pengelolaan adalah tahap penting rusunawa. Ketiga, membebani APBD melalui anggaran pembebasan tanah yang sulit. Sedangkan APBN untuk bangunan tak ada masalah, tinggal dikucurkan dengan enak.

 

Solusi: Jangan pakai APBN dan APBD campuran karena akan terus berpotensi menghasilkan rumah susun terlantar, mendepresiasi aset nasional dan daerah. Di berbagai negara maju, pengadaan public rental housing dilakukan dengan kerjasama BUMN dan BUMD secara utuh dan sinergis tanpa mencampur-campur aset pusat dan aset daerah. Selain menghasilkan kejelasan anggaran, kerjasama BUMN dan BUMD juga bisa leluasa melakukan tenant management dan pengelolaan aset yang managable dan terus mengalami apresiasi.

Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Menu Utama
Berita Terpilih
Isran Noor: Apkasi dukung pemindahan ibukota

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Belum Terbuka

Tingkatkan Infrastruktur di Luar Pulau Jawa

Seminar "Mewujudkn Pertumbuhan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan"

Partai Jangan Jadi Persewaan Mobil

Atasi Kesenjangan Pendapatan, Pemerintah Dorong Pertanian, Industri

Cagub yang Kalah Harus Legowo

Air Bersih PR Gubernur

Kanal Banjir Timur, 2,7 Juta Warga Jakarta Terhindar Banjir

Jokowi Berpeluang ke DKI ‘Naik’ Esemka

Kegiatan
Pemaparan Konsep Usulan Pemindahan Ibukota di Kalimantan

Diskusi Pemindahan Ibukota, di Universitas Nasional

Launching Visi Indonesia 2033

Pendapat Para Pakar
M Jehansyah Siregar

Tata Mutasya

Yayat Supriyatna

Andrinof Chaniago

Sonny Harry B. Harmadi

Haryo Winarso

Calender
August 2019
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Shoutbox
You must login to post a message.

12.07.2014
Info Lengkap Foredi Gel.

03.07.2014
Selamat Datang www.foredi.asia
Today Online
Guests Online: 1
Members Online: 0
Total Members: 1,330
Follow Us