Thursday, 21. March 2019Login | Forgot password |
Refleksi 13 Tahun Reformasi Bidang Birokrasi
Journal

Ungkapan di atas tak asing lagi bagi warga negara Indonesia (WNI) yang pernah berurusan dengan birokrasi swasta maupun pemerintah di Republik ini. Sebuah ungkapan yang menggambarkan buruknya sikap mental para birokrat yang seharusnya melayani publik, berbalik menjadi dilayani publik.


Jika kita mengurus perizinan atau proses administrasi tertentu, cenderung dipersulit para birokrat. “Meja” administrasi tak tanggung panjangnya. Urusan jadi bertele-tele dan benar-benar menyita waktu.
Hanya ada satu kata solusinya; uang. Mau tidak mau, kita harus merelakan sejumlah uang untuk mempercepat sebuah urusan. Kebiasaan yang telah berurat berakar di era Orde Baru, hingga kini masih berjalan di era Reformasi. Ungkapan “Kalau Bisa Dipersulit, Mengapa Dipermudah?” benar-benar menjadi momok bagi masyarakat. Mulai dari urus kartu tanda penduduk (KTP), paspor, surat nikah, kartu keluarga (KK) hingga urusan tetek bengek segala perizinan.


Pendek kata, urusan pelayanan birokrasi sepertinya tidak ada yang sederhana, mudah dan murah. Ingin mudah dan gampang? Harus bayar dulu. Masih terekam jelas di benak pembaca, Januari lalu. Kasus pungutan liar (pungli) di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang. Warga harus membayar pungutan sukarela Rp10 ribu sebagai syarat saksi dalam pengurusan akta kelahiran.


Lain akta kelahiran, lain pula pengurusan KTP. Di Padang, sejak 2007, KTP sudah diberikan gratis oleh Pemko. Namun praktik di lapangan, warga tetap saja harus merogoh kocek minimal Rp 25.000 untuk selembar KTP. Bisa jadi lebih mahal, tergantung dari “meja” siapa yang kita datangi ketika mendaftar.


“Hingga saat ini, birokrasi hanya dianggap sebagai sebuah masalah, bukan solusi. Birokrasi menambah ekonomi biaya tinggi dan menimbulkan ketidakpastian. Ini yang harus kita ubah di Era Reformasi. Bukan sebaliknya, kita pelihara,” kritik pengamat administrasi publik Unand, Yuslim.


Tak adanya standar pelayanan minimal (SPM) di sejumlah birokrasi, membuat praktik KKN tumbuh subur di Republik ini, tak terkecuali di Ranah Minang. Dapat kita lihat, belum seluruh daerah yang telah menerapkan pelayanan satu pintu. Jika pun ada, masih prosedural. Secara substansial (di lapangan), belum. Warga dibuat tak pasti dalam mengurus setiap administrasi atau perizinan. Baik kepastian waktu maupun kepastian biaya.


“Saya menilai, aturan yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kerap dijadikan sebagai alat penghasil uang.
Ini sering kali ditemukan dalam masalah perizinan. Yakni mengurus perizinan di bawah meja,” kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago.


Andrinof menambahkan, biaya yang harus ditanggung akibat perilaku koruptif birokrat, pada akhirnya menjadi beban masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Masyarakat dalam hal ini, menanggung biaya ganda. Yakni, pembayaran legal dalam bentuk administrasi (pajak) serta pembayaran ilegal dalam bentuk pungli (sogokan).


Setali tiga uang. Kesungguhan birokrat mengurusi daerah dan masyarakat, juga terkesan sebatas prosedural dan seremonial. Pola pembangunan partisipatif berupa musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di setiap daerah, belum jalan hingga kini. Pola kepentingan penguasa (top down) masih kental dirasakan. Keinginan rakyat menyalurkan aspirasinya untuk pembangunan (bottom up), seakan dibungkam. Padahal, yang mengetahui benar kebutuhan pembangunan tersebut, rakyat.


Sebaliknya, pemerintah dalam hal ini hanya menyiapkan dana dan berperan sebagai fasilitator untuk mengawal, mengelola program pembangunan agar berjalan dengan baik, sesuai aturan. “Kalau masih menggunakan pendekatan top down, saya khawatir bukan rakyat yang akan menjadi sejahtera, melainkan penguasa,” timpal Andrinof.


Seperti diketahui, hasil musrenbang di tingkat kecamatan selama ini, sangat minim terserap dalam APBD. Hanya sekadar copy paste tahun tahun sebelumnya. Ini menyebabkan banyak program pembangunan yang diharapkan masyarakat, tidak terealisasi. Sejumlah usulan dan program pembangunan masyarakat dalam musrenbang yang dibahas mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga sampai ke Bappeda, raib saat pembahasan anggaran.


Sebaliknya, program yang banyak dijalankan tersebut sebagian besar dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah. Tak heran, setiap tahun uang rakyat (APBD, red) hanya tersedot untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja publik, tinggal remah-remahnya.


Menindaklanjuti amanat reformasi saat ini, sudah saatnya para birokrat mengubah mindset (pola pikir) dari dilayani menjadi melayani. Otomatis, ungkapan “Kalau Bisa Dipersulit, Mengapa Dipermudah?” harus diubah menjadi “Kalau Bisa Dipermudah, Mengapa Dipersulit?”.


Untuk kepentingan ini, ada beberapa syarat yang dibutuhkan, kata pengamat administrasi publik Unand, Yuslim. Pertama, mengubah mental aparat agar membangun komitmen untuk berubah. Dalam hal ini, aparat birokrasi harus diarahkan dan dikawal agar mengubah perilakunya untuk menjadi bagian dari birokrasi berbasis pelayanan prima. Jika untuk menyelesaikan masalah administrasi hanya dibutuhkan waktu sehari, kenapa harus berhari-hari.


Kedua, membuat sistem yang menjadi acuan bagi mekanisme proses dan prosedur pelaksanaan birokrasi. Ketiga, membangun relasi yang baik. Maksudnya, di dalam reformasi birokrasi harus ditekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi di dalam kerangka untuk membangun kerja sama pencapaian program.


Melalui sistem yang tertata, mental aparat yang baik dan ditopang oleh komunikasi yang baik, maka tujuan untuk melayani warga dan stakeholders akan dapat dicapai. Reformasi tidak akan ada maknanya, ketika pelayanan prima tidak menjadi budaya dari aparat birokrasi.


Terpenting, masyarakat juga harus mengawal reformasi birokrasi ini. Masyarakat harus menolak jika dimintai macam-macam saat mengurus perizinan. Pendek kata, masyarakat juga harus berani menagih kepada aparat birokrasi untuk mendapatkan pelayanan yang prima. (***)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Comments
#1 | gerjj29ewj on 22 June 2011
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Menu Utama
Berita Terpilih
Isran Noor: Apkasi dukung pemindahan ibukota

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Belum Terbuka

Tingkatkan Infrastruktur di Luar Pulau Jawa

Seminar "Mewujudkn Pertumbuhan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan"

Partai Jangan Jadi Persewaan Mobil

Atasi Kesenjangan Pendapatan, Pemerintah Dorong Pertanian, Industri

Cagub yang Kalah Harus Legowo

Air Bersih PR Gubernur

Kanal Banjir Timur, 2,7 Juta Warga Jakarta Terhindar Banjir

Jokowi Berpeluang ke DKI ‘Naik’ Esemka

Kegiatan
Pemaparan Konsep Usulan Pemindahan Ibukota di Kalimantan

Diskusi Pemindahan Ibukota, di Universitas Nasional

Launching Visi Indonesia 2033

Pendapat Para Pakar
M Jehansyah Siregar

Tata Mutasya

Yayat Supriyatna

Andrinof Chaniago

Sonny Harry B. Harmadi

Haryo Winarso

Calender
March 2019
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Shoutbox
You must login to post a message.

12.07.2014
Info Lengkap Foredi Gel.

03.07.2014
Selamat Datang www.foredi.asia
Today Online
Guests Online: 1
Members Online: 0
Total Members: 1,330
Follow Us