Separuh Kabinet Layak Diganti
Posted by admin on 27 September 2011

undefinedSumber: Suara Karya 24/09/2011

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta jangan setengah hati merombak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Sebab, sebagian besar menteri dinilai berkinerja buruk. Bahkan, 50 persen pembantu SBY memang pantas diganti.

Demikian kumpulan pendapat pengamat politik Andrinof Chaniago, Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Shiddiq, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia Ray Rangkuti, pengamat politik Charta Politica Yunarto Wijaya, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, yang disampaikan secara terpisah di Jakarta kemarin.


Extended News

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta jangan setengah hati merombak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Sebab, sebagian besar menteri dinilai berkinerja buruk. Bahkan, 50 persen pembantu SBY memang pantas diganti.

Demikian kumpulan pendapat pengamat politik Andrinof Chaniago, Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Shiddiq, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia Ray Rangkuti, pengamat politik Charta Politica Yunarto Wijaya, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, yang disampaikan secara terpisah di Jakarta kemarin.

"Saya rasa reshuffle ini bukan main-main. Karena saya lihat 50 persen menteri yang bekerja saat ini memang perlu diganti," katanya.

Di sisa masa baktinya, SBY diharapkan benar-benar menunjukkan performanya membangun Indonesia yang lebih baik. Caranya, dengan mengganti menteri-menteri yang tidak kapabel di bidangnya, dengan orang-orang yang lebih profesional.

"Dalam jangka waktu 2,5 tahun ini, SBY harus menunjukkan prestasinya. Tahap awal dengan mengganti kabinet sekarang dengan orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing dan keluar dari sekat-sekat kepentingan partai. Itu pun kalau target dia ingin dikenang publik. Karena, saya yakin, banyak orang yang seperti itu tersedia di Indonesia," ucapnya.

Hal sama disampaikan Yunarto Wijaya. Menurut dia, Presiden harus menjadikan aspirasi publik sebagai pertimbangan utama reshuffle.

"Sahabat Presiden adalah rakyat. Jadi, menteri-menteri harus yang prorakyat," ujarnya.

Sementara itu, Mahfudz Siddiq mengatakan, isu reshuffle kabinet yang dua pekan ini menjadi bahan berita merupakan isu yang biasa-biasa saja. Karena itu, PKS tidak terlalu bersemangat menanggapinya. Bahkan, ketika ditanya bagaimana sikap PKS jika salah satu menterinya diganti, dengan datar Mahfudz mengatakan tidak jadi masalah.

"Pergantian menteri itu kan hak Presiden, jadi kalau ada menteri PKS yang dianggap tidak mampu dan Presiden ingin mengganti, buat kami tidak masalah, silakan saja," kata Mahfud kepada Suara Karya, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/9).

Di tempat terpisah, pengamat politik Andrinof Chaniago mengatakan, dalam reshuffle KIB II, yang konon akan dilaksanakan dua pekan lagi, Presiden SBY harus memprioritaskan penggantian kepada menteri-menteri yang bermasalah.

Menurut dia, setidaknya 5-6 menteri KIB II perlu di-reshuffle supaya kinerja kabinet lebih efektif.

"Kalau nggak mau buang-buang waktu selama tiga tahun ke depan, ya gantilah menteri-menteri yang ada, terutama yang bermasalah," kata Andrinof kepada Suara Karya, di Jakarta, Jumat (23/9).

Menurut Andrinof, menteri yang harus diganti oleh SBY adalah, pertama, mereka yang mempunyai kinerja monoton, bahkan cenderung buruk.

Hasil evaluasi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sudah jelas menunjukkan bahwa kinerja sejumlah kementerian berada di bawah rata-rata. Kedua, lanjut Andrinof, menteri yang tersangkut kasus korupsi.

Memang asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi, namun menteri yang disebut-sebut terlibat dalam korupsi akan menjadi beban panjang bagi SBY. Presiden seyogianya tidak perlu menunggu menteri yang bersangkutan itu diseret ke pengadilan.

Ketiga, menteri yang dari segi kesehatan sudah tidak memungkinkan bila tetap melanjutkan tugas-tugasnya. Keempat, menteri yang tidak memiliki isu-isu populer. Karena tidak punya isu populer tersebut, maka kinerjanya sama sekali tidak terpantau oleh publik.

"SBY harus mengganti menterinya yang tidak paham tugas-tugas di kementeriannya. Saat ini, ada menteri KIB II di level menko yang tidak cocok di bidangnya sehingga ia bukanlah orang yang tepat," kata Andrinof.

Ia menambahkan, menteri yang tidak punya ide untuk memajukan lembaganya juga harus hengkang.

"Menteri yang sok tahu, ya diganti dengan yang merasa pintar," kata Andrinof.

Sementara itu, teka-teki kapan reshuffle akan dilaksanakan Presiden sedikit terkuak. Presiden SBY menyatakan akan merombak kabinetnya sebelum 20 Oktober ini.

"Tidak disampaikan bahwa persis pada minggu pertama. Namun, sebelum memasuki tahun ketiga pemerintahan," kata Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Kamis (22/9) malam.

Julian mengulangi pernyataan SBY bahwa sebelum genap dua tahun kepemimpinannya, Presiden akan melakukan pergantian sejumlah menteri.

"Akan dilakukan penataan kabinet/reshuffle memasuki tahun ketiga pemerintahan (20 Oktober) dengan tujuan dan niat baik agar sisa tiga tahun mendatang kinerja kabinet dapat berjalan lebih optimal," tutur Julian. Berbeda dengan Julian, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah Velix Wanggai menyebutkan, reshuffle akan dilakukan 2-3 minggu mendatang.

"Reshuffle adalah keniscayaan dalam hitungan 2-3 minggu ke depan. Orang yang tepat di tempat yang tepat menjadi faktor utama dalam pergantian ini. Tiga tahun ke depan, kita harus berlari, full speed, mencapai harapan rakyat," ujar Velix dalam rilis persnya.

Sementara, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga menyerahkan semuanya kepada Presiden, kapan dan dan kepada siapa reshuffle itu akan dilakukan.

"Saya minta agar dimaklumi karena sifatnya sensitif dan wibawa serta kehormatannya hanya menjadi milik Presiden seorang," katanya.

Dia mengatakan, Presiden SBY belum melakukan komunikasi intensif dengan para petinggi partai politik terkait rencana perombakan kabinet. Daniel menjelaskan, Presiden sejauh ini hanya melakukan komunikasi dengan Wakil Presiden Boediono.

Daniel tidak bersedia memberikan penjalasan lebih rinci ketika ditanya apakah Presiden dan Wapres sudah memiliki calon menteri baru.

"Mungkin di dalam percakapan di antara dua beliau. Tetapi, saya rasa tidak seperti itu," katanya.

Menurut Daniel, perlu ada semangat baru dalam pemerintahan, terutama ketika memasuki tahun ketiga dalam periode kedua pemerintahan Yudhoyono. Secara terpisah, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan enggan menanggapi isu perombakan kabinet dan wacana mengenai dirinya yang disebut-sebut pantas menduduki Menteri ESDM.

"Aduh, saya nggak mau berwacana ya, ini saya no comment lah ya, saya masih Direktur Pertamina. Terima kasih," katanya seusai rapat terkait pembangkit listrik Sarula di Kompleks Kantor Istana Wapres, Jakarta, kemarin.

Ketika ditanya wartawan apakah sudah dipanggil ke Cikeas, Karen mengatakan tidak ada.

"Nggak ada, saya panggilannya ke sini (kantor Wapres) ngurusin Sarula (pembangkit listrik tenaga panas bumi)," katanya.

Sedangkan Menteri ESDM Darwin Saleh, yang juga hadir dalam rapat tersebut, buru-buru masuk ke mobilnya dan tidak mau menjawab pertanyaan wartawan. Di pihak lain, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, reshuffle HR Agung Laksono dari posisi Menko Kesra hanya isu.

"Siapa bilang. Ini kan isu, itu apa lagi. Jangan menambah ruwet. Nggak lah, kita belum bicara internal kita. Mau reshuffle atau nggak, itu hak prerogatif Presiden," kata Idrus.

Sementara itu, Romahurmuziy menduga bahwa Presiden SBY akan me-reshuffle menteri nonparpol. Sebab, untuk me-reshuffle menteri nonparpol tidak diperlukan komunikasi dengan elite parpol koalisi.

"Karena kalau yang di-reshuffle menteri di luar koalisi, tidak perlu mengajak bicara partai koalisi, kecuali yang di-reshuffle itu menteri dari koalisi," ujarnya.

(Kartoyo DS/Joko S/Feber S/Rully/Antara/Tri Handayani)