Kanal Banjir Timur, 2,7 Juta Warga Jakarta Terhindar Banjir
Posted by admin on 22 September 2012

Sumber: suara pembaruan 13 september 2012

Sekitar 2,7 juta warga Jakarta terhindar dari ancaman banjir tahunan berkat proyek Kanal Banjir Timur (KBT). Sambil terus membenahi banjir, terutama kawasan utara, Pemprov DKI tengah menyiapkan pembangunan tanggul raksasa sepanjang 50 km untuk membendung rob, membangun pelabuhan laut, bandara, dan kota baru.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Menteri PU bidang Ekonomi dan Investasi Setia Budhy Algamar, saat diskusi “Jakarta 2025: Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, dan Transportasi Jakarta 2025”, di Jakarta, Kamis (13/9) pagi.


Extended News

Sekitar 2,7 juta warga Jakarta terhindar dari ancaman banjir tahunan berkat proyek Kanal Banjir Timur (KBT). Sambil terus membenahi banjir, terutama kawasan utara, Pemprov DKI tengah menyiapkan pembangunan tanggul raksasa sepanjang 50 km untuk membendung rob, membangun pelabuhan laut, bandara, dan kota baru.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Menteri PU bidang Ekonomi dan Investasi Setia Budhy Algamar, saat diskusi “Jakarta 2025: Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, dan Transportasi Jakarta 2025”, di Jakarta, Kamis (13/9) pagi.

Tampil sebagai pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan Harian Suara Pembaruan tersebut Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sarwo Handhayani, Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Transportasi Soetanto Soehodo, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, pakar perencanaan tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar, praktisi tanggul laut dan pengendalian banjir Sawarendro, serta Direktur PT Danayasa Arthatama Tbk Agung R Prabowo. Sedangkan, sebagai moderator diskusi tersebut Pemred SP Primus Dorimulu.  

Setia Budhy menjelaskan, banjir menjadi bencana yang rutin terjadi setiap tahun di Jakarta. Kondisi itu sebagai bagian dari kombinasi curah hujan yang tinggi dan alih fungsi lahan di kawasan hulu (Puncak). Banjir berskala besar terjadi di Jakarta pada 1979, 1996, 2002, dan 2007.

“Saat ini, di Indonesia tidak kurang dari 14.327 hektare lahan perkotaan yang lokasinya tersebar di 78 titik, rentan terhadap banjir dan genangan,” ungkapnya.

Selanjutnya dari aspek sosial, tingkat urbanisasi yang tinggi telah mendorong kepadatan di pusat kota, dan mendorong perkembangan kawasan pinggiran atau perbatasan Jakarta semakin kurang terkendali.

Untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, prioritas diarahkan untuk revitalisasi sumber-sumber air dan rehabilitasi sungai. Prioritas diberikan untuk operasionalisasi Kanal Banjir Timur, normalisasi sungai, dan situ.

Di samping itu, Kementerian PU juga mendukung penyiapan Jakarta Coastal Defense Strategy, dalam rangka mengatasi masalah intrusi air laut. “Kementerian PU terus mengintensifkan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan langkah konkret menanggulangi persoalan banjir secara terpadu melalui pengembangan kawasan terpadu Kanal Banjir Timur. Pembangunan Kanal Banjir Timur telah selesai dilaksanakan, dan saat ini berada dalam tahap pengembangan terpadu kawasan,” katanya.

Kawasan itu meliputi pengendalian limbah padat dan cair di Sungai Cipinang, pengendalian debit muka air, dan kualitas air. Selain itu, pemanfaatan kawasan sepanjang tepi sungai dan bantaran sungai sebagai ruang publik, serta pemanfaatan muara dan tepi sungai sebagai pelabuhan dan ruang publik.

Infrastruktur Transportasi

Sementara itu, Soetanto Soehodo mengatakan, Pemprov DKI akan terus membangun ruas jalan untuk mengejar ketertinggalan. Saat ini ruas jalan di Jakarta hanya sekitar 6,2 persen dari total luas ibukota 662 kilometer persegi. Di kota-kota besar di dunia, seperti Singapura, memiliki luas jalan hingga 12-15 persen.   Untuk itu, Pemprov DKI akan menambah ruas jalan dengan membangun 6 ruas tol dalam kota dan ruas jalan lainnya di sepanjang tanggul raksasa di pantai utara Jakarta.

Ke depan, sambung dia, Pemprov DKI akan fokus menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik. Sebab, hanya dengan penyediaan transportasi publik, kemacetan di Jakarta bisa terurai.

Untuk infrastruktur transportasi publik membutuhkan dana besar. Tidak cukup mengandalkan APBD sehingga dicarikan pihak ketiga sebagai investor,” katanya.

Sarwo Handhayani dalam paparannya mengungkapkan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 DKI Jakarta, Pemprov akan mengembangkan Jakarta ke arah barat, timur, dan utara, serta mengendalikan pengembangan ke arah selatan.   Pengembangan ke utara, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan Teluk Jakarta melalui reklamasi dan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional.

Pemprov DKI juga akan mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pusat-pusat kegiatan jasa, perdagangan, distribusi barang, pariwisata, serta ekonomi kreatif skala nasional dan internasional, yang didukung prasarana dan sarana yang memadai.  

Pemprov juga akan juga akan mengembangkan peremajaan kota di kawasan strategis berpotensi tinggi, melalui revitalisasi, redevelopment, dan pembaruan. Juga akan mengembangkan prasarana dan sarana untuk pengendalian banjir dengan pengembangan sistem polder, pemulihan dan pengembangan situ dan waduk, normalisasi sungai serta pembangunan tanggul pengaman sungai dan laut,” kata Sarwo. [H-14]